Bogor (RN) – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan, hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
Dimana untuk Capaian Penerapan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor meraih Predikat Tuntas Utama dengan presentase penerapan program sebanyak 92.85 persen.
Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga mendapat penghargaan sebagai pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Informatif dari Diskominfo Kabupaten Bogor.
Sebagai bahan evaluasi pada tahun 2023 perihal pelayanan publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mendapat nilai 94.29 dengan predikat Tinggi yang diberikan Ombudsman RI pada periode penilaian kepatuhan.
JENJANG PAUD Jumlah ; 589
status Negeri 1 Swasta 588.
Peserta Didik 25.335
Negeri 118 Swasta 25.217
Pendidik 1.879 Negeri 8 Swasta 1.871
Tendik 797 Negeri 5 Swasta 792.
Jenjang SD Satuan Pendidikan 1.897 Negeri 1.536 Swasta 361.
Peserta Didik 551.911
Negeri 462.978 Swasta 88.933
Pendidik 18.779 Negeri 14.096 Swasta 4.683 Tendik 4.302
Negeri 3.262 Swasta 1.040
Jenjang SMP Satuan Pendidikan 765,
Negeri 107 Swasta 658
Peserta Didik 236.398
Negeri 93.855 Swasta 142.543
Pendidik 9.505 Negeri 3.163 Swasta 6.342
Tendik 2.746
Negeri 832 Swasta 1.914
Jenjang Paud Satuan Pendidikan 2.267
Peserta Didik 88.953
Pendidik 6.130
Tendik 2.865
Jenjang PKBM Satuan Pendidikan 205
Negeri 1
Swasta 204
Peserta Didik 61.377
Negeri 555
Swasta 60.822
Pendidik 1.229 Negeri 14 Swasta 1.215
Tendik 349 Negeri 2 Swasta 347
Program Tuntas Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP
Sebagai penunjang menunjang kualitas pembelajaran peserta didik dalam menempuh pelayanan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan serangkaian pengembangan Rehabilitasi sarana fisik bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :
Jenjang SD. Satuan Ruang Kelas Realisasi
Tahun 2021 669.
Tahun 2022 154. Tahun 2023 231.
Pencapaian 1.054 Perencanaan
Tahun 2024 78.
Jenjang SMP Satuan Ruang Kelas Realisasi
Tahun 2021 209, Tahun 2022 53, Tahun 2023 49
Pencapaian 311
Perencanaan
Tahun 2024 39.
Program Sekolah dan Guru Penggerak
Program sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dengan program yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic. hal ini dilaksanakan melalui program intrakurikuler, projek penguatan pelajar pancasila, dan ekstrakurikuler.diharapkan adanya peningkatan dua sampai tiga kali lipat loncatan kemajuan hasil belajar dalam literasi, numerasi, dan karakter serta mewujudkan profil pelajar pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha ESA, Berkebhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
JUMLAH AKTIVIKASI AKUN BELAJAR.ID KABUPATEN BOGOR
TIPE AKUN
NO.1 Peserta Didik Jumlah ketersediaan Akun. 360.672 Total Login Akun 256.528.
Aktivasi 71.13% .
PTK Guru Jumlah ketersediaan Akun 54.061 Total Login Akun 44.709.
Aktivasi 82.7%
PTK Admin Jumlah ketersediaan Akun 14.002 Total Login Akun 11.441
Aktivasi 81.71%
Guru Penggerak Kab. Bogor
TK 8, SD 435, Total 443
Sekolah Penggerak Kab.Bogor
TK 15, SD 38, SMP 60 Total 113
JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLENTASI KURIKULUM MERDEKA
0.1 Kelompok Bermain 1.152,
TK 397, SPS 259, PKBM 113, SKB 1, SD 611, SMP 220 Total 2754.
LAPORAN PROGRES SULINGJAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Sulingjar dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi terkait aspek-aspek yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar.
Sulingjar bertujuan untuk Membantu satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, Membantu satuan pendidikan dalam mempersiapkan diri untuk proses akreditasi , Memudahkan satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan berbasis data, Aspek-aspek yang diukur dalam Sulingjar, antara lain: Iklim keamanan, Iklim inklusivitas dan kebhinekaan, Proses pembelajaran Hasil Sulingjar akan diolah menjadi Rapor Pendidikan dan data profil pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
LAPORAN REKAPITULASI SULING JAR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024
Lembaga.no. 1 kelompok bermain Sekolah jumlah 1.889.
Mengisi 1.834 Persentase 97.09% Jumlah 1.885.
Kepala Sekolah Jumlah.1.885 Mengisi 1.807 Persentase 95.86%
Guru Jumlah 5.499 Mengisi 5.258 Persentase 95.62%
TK Sekolah
Jumlah 596 Mengisi 587 Persentase 98.49%
Kepala Sekolah jumlah 603 Mengisi 592 Persentase 98.18%
Guru Jumlah 1.928 Mengisi 1.902 Peersentase 9865%
SPS Sekolah
Jumlah 390 Mengisi 385 Persentase 98.72%
Kepala Sekolah jumlah 386 Mengisi 373 Persentase 96.63%
Guru Jumlah 1.107 Mengisi 1.079 Persentase 97.47%
PKBM Sekolah Jumlah 204 Mengisi 196 Persentase 96.08%
Kepala Kekolah jumlah 534 mengisi 497 persentase 93.07%
Guru Jumlah 1.813 mengisi 1.706 persentase 94.10%
SKB sekolah jumlah 1 mengisi 1 persentase 100%
Kepala Sekolah jumlah 4 mengisi 4 persentase 100%
Guru jumlah 12 mengisi 12 persentase 100%
SD sekolah jumlah 1.898 mengisi 1.895 persentase 99.84%
Kepala Sekolah jumlah 1.895 mengisi 1.886 persentase 99.53%
Guru jumlah 18.935 mengisi 18.863 persentase 99.62%
SMP sekolah jumlah 767 mengisi 767 persentase 100%
Kepala Sekolah jumlah 771 mengisi 771 persentase 100%
Guru jumlah 11.410
Mengisi 11.410 persentase 100%
INOVASI
kita sadari bahwa perkembangan teknologi yang saat ini begitu pesat, mampu mempengaruhi membantu kita dalam pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana bagi satuan pendidikan, dan salah satunya melalui aplikasi GITA SARPRAS yang dikembangkan bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Melalui aplikasi ini diharapkan proses perencanaan, pelaporan, monitoring hingga penanganan kebutuhan sarana di satuan pendidikan. dimana ketepatan dan validasi data kondisi fisik sekolah, sebagai dasar arah kebijakan pemerintah daerah.(Toni Eka Putra,S.Pd)
Komentar