HUMBAHAS (RN) – Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE ikut menghadiri Rakornas (Rapar Koordinasi Nasional) Kepala Daerah dan dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). Rakornas itu dibuka Presiden RI Joko Widodo dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. “Pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.
Tingkat vaksinasi covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Presiden mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa. “Menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan covid-19 dengan baik” tambah Presiden.
Sebelumnya, Menteri Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air. “Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik [inflasi] pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena musiman adanya Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru,” imbuh Tito.
Dalam Rakornas itu Presiden RI juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah ASN sekitar 4,2 juta dan non ASN 2,3 juta. Jumlah ASN yang sangat banyak ini perlu indikator kinerja yang fokus dan sesuai dengan prioritas pemerintahan, yaitu pada sektor investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Indikator kinerja akan ini juga diseragamkan untuk TNI, Polri dan Kejaksaan. Kemudian APBD dipastikan agar dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, baik yang langsung, e-catalog, maupun bentuk-bentuk pengadaan lainnya. E-catalog sangat penting peranannya dalam meningkatkan TKDN.
Dalam Rakornas itu, Menpan-RB mengungkapkan reformasi birokrasi selama ini dipandang lebih banyak dilaksanakan “di hilir”. Maka paradigma ke depan, reformasi birokrasi akan diarahkan untuk lebih tematik dan fokus pada prioritas pemerintah, yaitu Peningkatan investasi, Pengentasan kemiskinan, Digitalisasi administrasi pemerintahan, Pengendalian inflasi dan Belanja produk dalam negeri lewat e-catalog. Selama ini pengukuran reformasi birokrasi baru dari sekedar administrasi. Kedepan Presiden mengharapkan dampak yang terukur. Apabila reformasi birokrasi bagus berarti tingkat kemiskinan turun, pelayanan Investasi bagus berarti tingkat investasi bertambah. Presiden juga menekankan agar dalam pengukuran indeks reformasi birokrasi untuk mengikutsertakan belanja produk dalam negeri pada e-catalog. Salah satu hal penting terkait e-catalog adalah selama ini masih belum signifikan karena masih terdiri dari belanja yang kecil seperti belanja makan/minum. Maka kedepan, diharapkan belanja konstruksi sudah dapat melalui e-catalog. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri dapat lebih signifikan ditingkatkan.
Dalam Rakornas itu dibentuk dalam 4 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag).
Komentar